Ratusan Ribu Guru PAI Menjerit ke Pemerintah, Tolong Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

SUBSCRIBE

Sekretariat AGPAII - Ratusan ribu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait berbagai tantangan yang mereka hadapi selama puluhan tahun. Aspirasi ini terungkap dalam Musyawarah Nasional (Munas) AGPAII Summit 2024 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu-Minggu (9-10 November 2024) lalu.

Munas AGPAII Summit 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Agama, guna meningkatkan kesejahteraan dan mendukung profesionalisme guru PAI.

Sekretaris Jenderal AGPAII, Ahmad Budiman, menyampaikan bahwa ketidaksetaraan hak guru PAI menjadi salah satu persoalan utama. Ia menyoroti kendala dalam rekrutmen, pembinaan, sertifikasi profesi, hingga lamanya antrean untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Masalah ini telah mencapai titik nadir. Guru-guru PAI menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak yang setara, termasuk akses terhadap sertifikasi dan peningkatan kompetensi," ujar Ahmad Budiman, didampingi Bendahara I DPP AGPAII Ramaini dan Wasekjen II Abd. Aziz Rofiq, saat diwawancarai di Tangerang Selatan, Minggu (17 November 2024).

Ahmad Budiman menambahkan, jumlah guru PAI yang tergabung dalam AGPAII saat ini mencapai 264 ribu orang, tersebar di 37 provinsi. Pada Munas AGPAII, sejumlah rekomendasi diajukan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Berikut rekomendasi AGPAII kepada Kemenag:

1. Revisi PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
2. Revisi PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.
3. Revisi PMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas PAI agar sesuai regulasi baru.
4. Penyelesaian PPG guru PAI dengan anggaran yang mencukupi dari APBN.
5. Penghapusan rasio kelas sebagai syarat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
6. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru PAI dengan beasiswa S2 dan S3.
7. Fasilitasi kesejahteraan dan jenjang karier guru PAI.

Rekomendasi untuk Kemendikdasmen RI:

• Rekrutmen CPNS/PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru PAI.
• Fasilitasi jenjang karier dan inpassing bagi guru PAI.
• Beasiswa S2 dan S3 untuk guru PAI.
• Mempermudah proses mendapatkan NUPTK bagi guru PAI.

Wakil Sekretaris Jenderal II DPP AGPAII, Abd. Aziz Rofiq, berharap rekomendasi-rekomendasi ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Kami optimis bahwa pemerintahan saat ini akan menindaklanjuti jeritan hati guru PAI," ucapnya.

Selaras dengan harapan tersebut, Bendahara I DPP AGPAII, Ramaini, juga menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesejahteraan bagi guru PAI. Menurutnya, guru PAI memiliki peran strategis dalam mencetak generasi emas yang berakhlakul karimah.

"Kami percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan merespons aspirasi kami demi kemajuan pendidikan agama di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum AGPAII, Endang Zainal, mengapresiasi langkah Kementerian Agama dalam mendorong digitalisasi dan transformasi guru PAI. Ia berharap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru PAI dapat dituntaskan sepenuhnya pada tahun 2025.

"Dukungan terhadap digitalisasi dan transformasi pengelolaan guru PAI menjadi bagian dari upaya kami agar profesi guru agama Islam dapat lebih maju dan sejahtera," tutup Endang Zainal.