Siaran pers pelatihan HAM pada ekosistem sekolah di kota Makassar

SUBSCRIBE RECORD SERTIFIKAT

Sekretariatagpaii.my.id - Bersama Membumikan HAM; "Mendorong Integrasi Nilai-nilai HAM pada Ekosistem Sekolah".(Makassar 11/12/2024).

AGPAII (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia) bekerja sama dengan INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Ramah Hak Asasi Manusia pada Ekosistem Sekolah.
Kegiatan dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 9-11 Desember 2024. Diikuti oleh 25 peserta dari perwakilan jenjang SMA/SMK, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan dari 5 daerah di Indonesia (Makassar, Palu, Sampang, Bali, dan Kupang).
Kegiatan bertujuan untuk membangun kesepahaman dan inisiatif pelaksanaan HAM pada ekosistem sekolah dipandu oleh fasilitator berpengalaman, M. Mukhlisin dan Dra. Anis Farikhatin, M.Pd.
Kegiatan ini dibuka oleh Kabid SD, SMP, dan SMA Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hj. Nurjannah.
Beliau mengucapkan terima kasih karena panitia telah memilih Kota Makassar sebagai tempat kegiatan dan berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi tolak ukur bagaimana ke depan sekolah ramah HAM menjadi sebuah piloting project di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Pak Syarifudin, selaku ketua pelaksana, menyampaikan apresiasi kepada INFID dan DPP AGPAII yang telah memfasilitasi kegiatan yang sangat dinantikan oleh dunia pendidikan saat ini, yaitu pelatihan pendidikan ramah HAM pada ekosistem sekolah di saat banyak sekolah tidak menyadari terjadinya beberapa pelanggaran HAM.
Sekretaris Jenderal DPP AGPAII, Ahmad Budiman, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangatlah penting karena Hak Asasi Manusia adalah tuntutan dasar bagi semua individu. Terlalu banyak pembenaran terhadap hal-hal negatif yang sudah terlanjur membudaya, sehingga tidak dianggap sebagai permasalahan lagi. Di samping itu, korban pun tidak berani mempermasalahkannya. Begitu pula yang terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya usaha penyadaran dengan cara memberikan literasi tentang Hak Asasi Manusia pada ekosistem sekolah.
Sejalan dengan itu, KH. Abdul Waidl, Program Manager INFID, dalam sambutan acara pembukaan menyampaikan kepada semua peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Guru Pendidikan Agama Islam bahwa menegakkan HAM adalah bagian dari prinsip-prinsip mendirikan agama Islam.
Program ini bukanlah kegiatan pembanding apalagi alternatif dari beberapa kegiatan inisiatif yang sudah dilaksanakan di sekolah, baik oleh pemerintah maupun swasta, atau menggantikan pengelolaan sekolah yang sudah ada. Akan tetapi, program ini menguatkan program yang sudah berjalan dengan berusaha meningkatkan pemahaman nilai-nilai HAM dan peran penyelenggara sekolah (Dinas Pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru Pendidikan Agama Islam) dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia pada ekosistem sekolah sesuai dengan nilai-nilai keislaman, dengan mempertimbangkan pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).
Adanya tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, serta maraknya kriminalisasi guru saat menjalankan tugas, penahanan ijazah dan rapor, penghentian kegiatan belajar mengajar, penyalahgunaan dana pendidikan dan pungutan tidak resmi, penjatuhan sanksi secara sewenang-wenang, pengeluaran dari sekolah, perlakuan diskriminatif, dan berbagai permasalahan lainnya menunjukkan bahwa sekolah saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan permasalahan tersebut, DPP AGPAII bekerja sama dengan INFID berupaya agar semua pihak menyadari pentingnya menghadirkan pendidikan yang ramah HAM pada ekosistem sekolah.
Selain itu, setiap pihak juga diharapkan dapat membenahi diri masing-masing agar terwujud generasi emas unggul seperti yang diharapkan.
"Kami ingin mendorong adanya perubahan nyata di sekolah-sekolah agar nilai-nilai HAM benar-benar menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia," ujar Endang Zenal selaku Ketua Umum DPP AGPAII saat ditemui.
Turut memperkuat kegiatan ini beberapa narasumber dan expert di bidangnya, yaitu:
Dr. H. Manager Nasution, SHI., MH., MA., seorang praktisi penggiat Hak Asasi Manusia, menyampaikan bahwa HAM sudah ada sejak manusia ada.
"Begitu Nabi Adam ada, HAM sudah ada. Proses kualifikasinya baru terjadi pada 10 Desember 1948," ujarnya.
Secara umum, ia membahas hak sosial politik, ekonomi sosial budaya, hak pembangunan, kompatibilitas Islam dan HAM, serta penerapannya dalam pendidikan ramah HAM pada ekosistem sekolah.
Ibu Aflina Mustafainah, praktisi penggiat perempuan, menyoroti bahwa konteks hukum di Indonesia masih belum adil gender.
"Saat seorang perempuan mengalami pelecehan, tidak ada perlindungan yang cukup bagi korban," tuturnya.
Ia juga menyoroti bahwa konsep patriarki masih melekat di banyak daerah, sehingga perempuan sering kali tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.
Dr. Hasanuddin, M.Pd.I., praktisi pendidikan sekaligus Ketua DPW AGPAII Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa implementasi HAM dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masih memerlukan banyak perbaikan.
"Program sekolah penggerak itu bagus, tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan," katanya.
Ia menyoroti beberapa aspek yang masih lemah, seperti penguatan kurikulum yang belum maksimal, kurangnya sinergi dalam komunitas, dan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Meskipun kegiatan ini dilaksanakan oleh AGPAII, peserta tidak dibatasi hanya bagi umat Islam.
Kegiatan ini juga terbuka bagi peserta dari agama lain, seperti Dra. Marselina Tua, M.Si., Kepala Sekolah SMAN 1 Kupang, NTT, dan Ni Made Ayu Dwi Anggreni, S.S., M.Pd., Wakasek dari SMAN 1 Kuta, Bali.
Keduanya mengaku terkesan dan mendapat wawasan baru tentang HAM serta ikut larut berbagi cerita mengenai penerapan HAM di sekolah mereka masing-masing.
Yang menarik, meskipun sekolah mereka mayoritas non-Islam, mereka tetap berupaya menerapkan prinsip inklusivitas dalam pendidikan.

Hal ini termasuk dalam pemenuhan hak-hak asasi peserta didik yang berasal dari kelompok minoritas.

Narahubung:

Ahmad Budiman - DPP AGPAII (WA: 081382333071)

Tentang AGPAII
Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) adalah rumah besar bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Selain itu, AGPAII juga menaungi Kepala Sekolah yang berlatar belakang GPAI serta Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Saat ini, AGPAII telah memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, meliputi:
• 34 DPW (setingkat Provinsi)
• 410 DPD (setingkat Kabupaten/Kota)

• DPC (setingkat Kecamatan)

AGPAII memiliki potensi besar dan posisi strategis dalam melakukan perubahan serta penguatan nasionalisme di Indonesia.
Organisasi ini berperan aktif dalam merawat kemajemukan, menguatkan nilai-nilai Pancasila dan NKRI, serta mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamiin.

Sebagai agen perubahan, AGPAII memiliki akses langsung dengan 44 juta pelajar dan membawa misi Islam Moderat dalam pendidikan.

Visi & Misi AGPAII dalam 5 Tahun ke Depan

Dalam lima tahun ke depan, AGPAII akan mengembangkan kerangka pemikiran dalam proses belajar-mengajar yang berfokus pada:

Perubahan Sikap Pelajar: "Duta Damai Pelajar Indonesia"
Penguatan Sikap Inklusif GPAI: "Promoting Moderate Islamic Education", "PVE for Schools", dan "Interfaith Dialogue"
Road Map Pengembangan IT AGPAII
Advokasi GPAI

Media Sosial AGPAII

• Website KTA: www.web.agpaiidigital.org
• Website: www.agpaii.id
• Facebook: PengurusharianAGPAII
• YouTube: AGPAII Channel
• Instagram: @dppagpaii
• Twitter: @dppagpaii

Tentang International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
INFID adalah organisasi masyarakat sipil yang telah berjuang untuk pembangunan Indonesia sejak tahun 1985.

INFID juga telah terakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyandang Special Consultative Status untuk ECOSOC di PBB.

INFID memiliki tiga fokus utama dalam programnya:

• Penurunan Ketimpangan
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
• HAM & Demokrasi